Agen Toleransi- Di tengah-tengah maraknya sikap intoleran yang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini, akhirnya pihak kepolisian sebagai aparat yang bertanggung jawab sebagai penjaga keamanan Nasional buka suara. Menurut Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan bahwa terdapat keterbatasan dari mereka untuk menangani konflik agama yang membawa nama agama.
Hal tersebut disampaikannya usai melakukan diskusi pada Selasa 8 Maret 2016 lalu. Badrodin mengatakan, anggota yang menangani kasus atau konflik berbasis agama ada dua golongan. Yaitu, anggota yang paham dan tegas dalam menghadapi konflik tersebut dan anggota yang tidak paham.
Kepolisian menemui kesulitan ketika dihadapkan pada debat-debat dengan dalih agama, tentu saja akan kalah dengan mereka yang paham. Namun untuk adu argumentasi tentang hukum tidak masalah. Di samping itu, kata dia, tidak menutup kemungkinan juga tidak sedikit penceramah agama yang memasukkan unsur-unsur ujaran kebencian dalam kegiatan berceramahnya.
“Banyak juga hate speech dalam ceramah agama. Kalau kami dibawa ke argumentasi agama kami tidak bisa, kalau argumentasi hukum kami bisa,” ujarnya. (Baca: Berkedok Bantu Suriah, Tablig Akbar di Samarinda Mengusung Ujaran Kebencian)
Menurut dia, untuk mencegah konflik yang mengatasnamakan agama tersebut, maka perlu diberikan edukasi pada masyarakat Indonesia bahwa mereka harus sadar tengah hidup di dalam keberagaman suku, adat, agama, dan budaya. Idealnya, tambah Badrodin, untuk konflik beragama masyarakat juga harus mendapat pembelajaran. Sebab, potensi penyelesaian konflik harus ada disemua pihak, agar bisa hidup harmonis.
“Karena akar masalahnya itu, mereka harus paham bahwa hidup bernegara ada konstitusi yang harus dijunjung tinggi. Mereka juga punya keyakinan agama, nah bagaimana cara menyinkronkan itu,” kata dia.
Sementara itu, Koordinator Kaukus Pancasila DPR Maman Imanulhaq sebagai salah satu yang hadir dalam diskusi tersebut mengatakan bahwa polisi harus bergerak cepat agar tindakan intoleransi bisa dibendung.
“Kami tidak ingin lagi ada orang menghancurkan gereja, mengusir WNI dari kampung halaman sendiri, kami tidak ingin ada pengungsi Syiah, Ahmadiyah dan beberapa korban Gafatar tidak ditangani negara,” ujar Maman.
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Kesatuan Bangsa ini, mengatakan, kelompok garis keras dapat ditaklukkan dengan komunikasi yang dilakukan secara persuasif.
Kaukus Pancasila DPR telah menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak mengenai konflik intoleransi itu. Hasilnya, jajaran kepolisian masih belum memiliki pemahaman khusus mengenai kelompok agama minoritas seperti Syiah sehingga polisi menyerahkannya pada tokoh agama dan opini masyarakat..
“Menarik, Kapolri mengakui ada keterbatasan anggotanya tentang konflik berbasis agama, mana yang dibela dan tidak,” kata Maman.
Cara pandang seperti itu diyakini Maman akan berdampak pada cara polisi menangani kasus. Maman juga menyayangkan cara polisi dalam menangkal ajaran menyimpang.
“Polisi justru mengevakuasi korban dan kemudian mengkriminalisasi korban sebagai aktor yang memicu ketidaktertiban dan ketidakamanan kondisi,” kata Maman. Padahal, tindakan tersebut berpotensi menyebabkan konflik kekerasan dan ujaran kebencian yang meluas mengenai kelompok tersebut. Kelompok minoritas yang dibenci itu kemudian ditolak di mana-mana karena stigma yang melekat di masyarakat.
“Tampak bola salju di atas ini yang membuat polisi dianggap telah melakukan pembiaran dalam pelanggaran hak asasi manusia,” kata dia.
(Baca juga: Kapolri: Banyak Juga Hate Speech dalam Ceramah Agama )