Agen Toleransi —Jakarta (18/3) Sejumlah Pengurus Pusat Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menemui Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Kedatangan tersebut bertujuan untuk menyampaikan keprihatinan mereka atas marak dan berkembangnya radikalisme di Tanah Air.
“Beberapa kejadian seperti gagalnya pemutaran film dokumenter tentang Borobudur, di beberapa tempat karena didemo, rusuhnya pendirian rumah ibadah, bahkan kurangpahamnya beberapa kepala daerah tentang undang-undang pendirian rumah ibadah dan lain sebagainya, menambah keprihatinan kami,” kata Sekretaris Eksekutif KWI Rm Yr Edy Purwanto.
Ikut dalam rombongan KWI tersebut, RM G Suprapto (Komisi Kerawam) dan RM Agus U (Komisi HAK). Sementara Menag didampingi oleh Dirjen Bimas Katolik Eusabius Binsasi dan Direktur Urusan Agama Katolik SP Simbolon. Menurut Edy, jika pada 1970-an dan 1980-an masyarakat bisa hidup rukun, saling mengerti dan memahami, bahkan ada juga yang merayakan hari besar agama secara bersama, sekarang hal seperti itu jarang ditemui. Bahkan radikalisme kini sudah masuk ke dalam dunia mahasiswa.
“Ada penelitian dari LIPI, 34 % yang diwawancarai, menyetujui tindakan-tindakan anarkis, 14 % sepakat dengan bom di Thamrin beberapa waktu lalu,” kata Edy.
“Harapan kami, Kemenag melakukan FGD, utamanya bagi masyarakat yang peduli dan punya data-data tentang kerukunan, jadi bisa dilihat dari berbagai perspektif. Seakan, kini, ada semacam institusionalisasi radikalisme,” imbuh Edy khawatir.
Menag Lukman juga melihat adanya kecenderungan naiknya radikalisme, namun belum pada tataran institusionalisasi radikalisme. Menurutnya, saat ini banyak faham dari luar Indonesia yang sebenarnya tidak sesuai dengan jati diri bangsa, dan ini dengan mudah masuk, melalui dunia digital.
Kementerian Agama, kata Menag serius dalam ikut menangani radikalisme. Kemenag telah melakukan sejumlah program, antara lain melakukan pilot project di bidang pendidikan untuk guru-guru agama lintas agama agar mampu berperan aktif dalam meredam radikalisme. Kemenag juga telah berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kapolri dalam penanganan radikalisasi.
“Harapan kami, para kepala daearah, sebelum dilantik, dibekali beberapa hal yang berhubungan dengan agama dan keagamaan. Karena sering kali, radikalisme disusupi kepentingan politik. Ini harus kita minimalisir,” kata Menag.
“Sedang dengan Kapolri, kami berharap, aparat keamanan yang mewakili negara, bisa bergerak tegas untuk menunjukkan kahadiran negara dalam melindungi dan melayani masyarakat,” imbuhnya.
Sumber: http://www.kemenag.go.id/